03 May 2012

Peran Pemerintah Dalam Ekonomi Islam


Oleh : Abdul Manan

 Pendahuluan
         Ketika Islam memfokuskan pada kebebasan individu, peran pemerintah dalam kehidupan ekonomi telah datang dengan meningkat dibawah diskusi-diskusi. Diskusi ini menjadi lebih penting dalam era Perestroika, ketika pasar ditangani lebih dan lebih dibawah kontrol negara. Disaat Islam mengakui peran-peran pasar, kebebasan individu juga mendapatkan tempat dalam Islam yang membawa pengaruh sebaliknya pasar tak teregulasikan dengan menyeluruh dalam berbagai belahan masyarakat khususnya orang-orang miskin. Sedikit  literatur ilmu ekonomi Islam yang menekankan keempat jenis dari tindakan pemerintah dalam kehidupan ekonomi:
  1. Menjamin kesesuaian dengan kode-kode perilaku Islam oleh individu-individu melalui pendidikan dan saat diperlukan melalui paksaan;
  2. Menjaga kondisi yang sehat dalam pasar untuk menjamin fungsinya yang tepat;
  3. Modifikasi alokasi sumber daya-sumber daya dan distribusi pendapatan yang dipengaruhi oleh mekanisme pasar dengan mengarahkan dan meregulasinya sebaik mungkin dengan intervensi langsung dan partisipasi pemerintah dalam prosesnya;
  4. Mengambial langkah positif dalam bidang produksi dan capital formation untuk mempercepat pertumbuhan
 Peran pemerintah dalam ekonomi tergantung pada tujuan-tujuan ekonomi yang khas. Oleh karena itu, agar pembahasan ini berjalan dengan teratur, maka sebaiknya kita membahas dahulu mengenai tujuan-tujuan ekonomi Islam.
Tujuan prinsip dari ekonomi Islam adalah seluruh cara hidup yang Islami untuk mendirikan keadilan dan kebaikan/ihsan (justice and benevolence). Dalam hal ini, Allah telah memerintahkan dalam ayatnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan (ihsan), memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. 16:90)

Allah telah memerintahkan untuk menegakkan keadilan dan persamaan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita harus menjamin keadilan dan perilaku yang baik tidak hanya bagi individu saja tetapi juga hadir dalam aspek sosial-ekonomi.
Untuk mendirikan keadilan dalam bidang ekonomi, semua tempat dan ruang eksploitasi ekonomi harus ditutup dan sistem ekonomi akan menjamin keadilan dan kejujuran bermain antara orang dengan orang, antara kelas dan region yang berbeda, harus dijalankan. Menjalankan keadilan ekonomi dalam arena internasional berarti: mengakhiri eksploitasi satu negara oleh negara lain. Sekarang negara-negara maju mengeksploitasi negara-negara miskin dengan memberikan harga yang rendah akan bahan baku dan membayar harga yang tinggi akan produk industri. Dan eksploitasi itu masih terjadi dengan berbagai cara. Tujuan utama dari ekonomi Islam adalah mendirikan keadilan sosial. Mendirikan keadilan ekonomi sosial merupakan isu utama dan tidak ada alasan untuk itu, inilah utama dan prinsip dasar yang dapat digali.

            Tujuan yang lain dari ekonomi Islam adalah memaksimumkan penggunaan sumber-sumber daya, kebebasan bekerja dan berpenghasilan dan membangun martabat manusia, dan lain sebagainya, yang semua itu untuk membantu dalam pencapaian prinsip dan tujuan utama dari ekonomi Islam –mendirikan ekonomi dan keadilan sosial. Oleh   karena itu   seluruh pertimbangan ekonomi yang lainnya seharusnya dianggap sebagai secondary prinsip dan tujuan utama pendirian keadilan dan sosial ekonomi. Dan tidak boleh mengizinkan operasi dan aktivitas ekonomi yang akan merusak riil dan kemurnian ekonomi dan keadilan sosial.
            Allah telah memerintahkan manusia untuk menegakkan keadilan dan berbuat ihsan, dan Ia telah membuat hal tersebut menjadi wajib atas setiap individu Muslim dan organisasi termasuk pemerintahan Islam. Tidak ada pemerintahan Muslim yang dapat menghindar dari melaksanakan tugas yang wajib ini. Allah swt telah menjelaskan dengan jelas peran pemerintah dalam Al-qur'an,

“(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang maruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”. (QS. 22:41)
           
            Dalam ayat ini, Allah telah memanggil atas orang Muslim untuk melakukan ma’ruf (good or right) dan mencegah mungkar (evil or wrong). Agar berdiri perintah ekonomi yang adil, kita harus memperkuat ma’ruf dan mencegah mungkar. Kata-kata ini memiliki makna yang komprehensif dan luas, menutupi moral, sosial, ekonomi, dan seluruh bidang. Implikasi yang benar dalam menerapkan prinsip al-ma’ruf dalam bidang ekonomi berarti membangun sebuah ekonomi berkeadilan dan mencegah mungkar akan menjamin blokade semua jalan dan tempat yang mengarah kepada penindasan ekonomi. Negara dapat membuat undang-undang yang dibutuhkan untuk menjamin social justice dan menempatkannya sebagai akhir dari eksploitasi dan penindasan ekonomi dan ayat ini juga telah memberikan negara Islam legalisasi sebagai autoritas untuk melakukan itu. Tetapi parlemen dari suatu negara Islam  yang akan memutuskan macam atau jenis aransemen ekonomi yang tidak adil dan salah. Kekuatan parlemen ini membuat hukum-hukum tidak dapat dibatasi dengan label melindungi hak-hak individu.  Dengan mengaplikasikan kelegalan dan kekuatan administratifnya, pemerintahan Islam dapat memberhentikan seluruh macam perbuatan yang tak sah dan pengambilan keuntungan yang tak adil, penimbunan, kartel, monopoli, penyelundupan dan transaksi illegal lainnya. Ini menjadi penting bahwa pemerintah memberlakukan hukum yang perlu untuk menghentikan seperti aktivitas ekonomi ilegal. Kita juga akan mengambil kesimpulan yang sama mengenai kekuatan pemerintahan Islam dalam bidang ekonomi jika kita melihat dan meng-hakimi dari sudut lain. Tiga sumber dari undang-undang Islam adalah Al-qur'an, as-Sunnah dan Ijtihad. Dimana ada bermacam-macam metode ijtihad yang salah satunya adalah metode qiyas. Prinsip-prinsip yang patut diperhatikan dalam ijtihad adalah Istihsan dan Istislah. Istihsan adalah menerima interpretasi suatu hukum yang akan membawa kemudahan dan Istislah berarti mengatur demi kepentingan publik. Mari kita analisa kenapa Islam melarang bunga (interest) dan judi (gambling) dan kenapa pula membayar zakat merupakan kewajiban dan pula kenapa Islam telah memperingati dengan keras konsentrasi kekayaan diantara orang kaya.
            Hal ini telah jelas bahwa Allah swt telah melarang interest dan gambling disebabkan kerusakan (harmful) yang ekstrem bagi masyrakat dari sudut pandang ekonomi. Dengan sudut yang sama, Allah memerintahkan zakat karena ada manfaat yang besar bagi masyarakat. Dari sini, kita dapat membuat qiyas yang jelas (clear inference) bahwa Allah tidak menyukai transaksi ekonomi yang merusak dan menyukai transaksi yang sebaliknya yaitu yang beneficial and helpful bagi masyarakat. Dalam dasar qiyas ini, kita dapat menyimpulkan bahwa tanggugjawab pemerintahan Islam dan masyarakat adalah membubarkan semua transaksi dan aktivitas yang merusak dan mendorang berlakunya system ekonomi yang membawa manfaat.
            Ibnu Qayyim telah menjelaskan tujuan utama hukum Islam dalam I’lam al-Muaqqi’in sebagai berikut:

“ Allah telah mengutus Nabi Muhammad saw dan wahyu-Nya untuk mendirikan keadilan dimana itu adalah fundamental dan tujuan dasar dari seluruh ciftaannya. Setiap yang diturunkan Allah membuktikan bahwa tujuan utama wahyu adalah mendirikan sebuah keadilan dan keseimbangan cara hidup. Dalam cara apapun hukum dibuat harus membantu mendirikan keadilan. Hal yang terpenting adalah tujuan dan maksud suatu hukum dan bukan bagaimana hukum itu diturunkan atau diberlakukan. Tetapi Allah dengan menurunkan kepada kita sejumlah hukum telah menata contoh-contoh dan alasan yang menjadi dasar bagi penyusunan dan pemberlakukan hukum. Oleh karena itu, kebijakan dan instruksi pemerintahan yang sah dianggap sebagai bagian dari syari'ah dan bukan sebuah pelanggaran terhadap syari'ah. Untuk menegaskan ini karena kebijakan pemerintah hanya sebuah hal/cara terminology, tetapi dalam prakteknya, bagian dari syari'ah hanya kondisi saja yaitu pemerintah. Kebijakan dan perintah-perintah harus didasarkan kepada keadilan.”  

            Observasi Imam Ibnu Qayyim sangat signifikan vis-à-vis pembuatan hukum Islam pada waktu sekarang. Komentar itu hinggap dalam sifat agama dari hukum yang berlaku dalam negara Islam. Dari sudut dan pertimbangan lain, kita dapat mendiskusikan peran pemerintah dalam ekonomi Islam.  Dalam bingkai hukum Islam ‘fard al-kifayah’ yaitu kewajiban sosial yang mana individu tidak menanggung beban dosa selama perbuatan tersebut dilakukan oleh beberapa individu, tetapi jika tak seorang pun melakukan itu, maka semua mendapatkan dosa. Dalam hubungan ini Imam Shatibi dalam Al-Muafikat fi Ushul al-Syari’ah menulis:

“Fard al-kifayah menyatakan secara tidak langsung bahwa itu bukan kewajiban atas per individual. Itu adalah tanggungjawab masyarakat luas. Tujuan dari Fard al-kifayah adalah untuk menjamin pencapaian berlanjut dari kesejahteraan yang hilang yang membuat hak-hak individu juga menderita. Pemenuhan Fard al-kifayah memperkuat materialisasi tujuan dan hukum Islam dan sebagaimana ini dipertimbangkan sangat penting. Fard al-kifayah adalah untuk kesejahteraan masyarakat luas dan oleh karena itu tugas-tugas dan tanggungjawab ini tidak ditangggalkan pada bahu individu, dalam hal ini akan menjadi kewajiban individu/ Fard al-Ain. Individu tidak dapat melakukan tanggungjawabnya sendiri secara baik. Dalam situasi ini diperlukan kewajiban tanggungjawab bahu-bahu lain seperti keluarga, relasi, masyarakat dan orang-orang secara umum sungguh mempunyai pemikiran yang besar.  Oleh karena itu, Allah telah memberikan tanggungjawab hal-hal kepentingan umum dalam masyarkat. Keberadaan negara dan masyarakat tergantung mengikuti prinsip ini secara sungguh-sungguh”.

            Jihad, berjuang di jalan Allah, menyebarkan Islam, menyusun pendidikan untuk semua, aktivitas dan pelayanan ekonomi yang sah adalah bagian Fard al-kifayah. Dalam kaitan ini Imam Ibnu Tamiyyah berkata dalam Al-Hisba fil Islam:

“ Menurut beberapa pendapat fuqaha seperti Imam Syafi’i, Imam Hambali, Imam Ghazali dan Imam Jauzi, education adalah Fard al-kifayah karena kehidupan ekonomi suatu negara tidak dapat berkembang tanpa education”.

Oleh karena itu, hal ini didirikan bahwa tanggungjawab masyarakat dan negara adalah untuk menjaga aktivitas dan jasa ekonomi yang penting.
Dari pembahasan dimuka, sekarang menjadi jelas bahwa syari'ah Islam telah memberikan pemerintah power/kekuasaan yang perlu yang dibutuhkan untuk menegakan keadilan dalam bidang ekonomi. Fuqaha Muslim juga telah mendukung pendapat ini.
Setelah diskusi ini, sekarang dapat dianalisis dan diputuskan berkenaan dengan aturan ekonomi apa yang dapat dipraktekkan dalam pemerintahan Islam yang tetap dalam pandangan kondisi ekonomi pada dunia negara Muslim sekarang.
Tugas utama dari pemerintahan Islam di negara-negara Muslim adalah melindungi seluruh hak-hak yang diberikan oleh syari'ah. Islam telah memberikan individu kebebasan untuk menghasilkan mata pencaharian. Al-qur'an menyatakan:

“Allah telah mengahalalkan jual beli” (Q.S Albaqarah: 275)

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (QS. 62:10)   

            Dua ayat diatas membuat kita jelas bahwa kebebasan bekerja dan berusaha adalah salah satu prinsip fundamental Islam. Islam tidak hanya memberikan kebebasan memilih bekerja tetapi telah menetapkan kerja itu sebagai kewajiban untuk menghasilkan mata pencaharian. Dan ini adalah tugas pemerintahan Islam untuk melindungi kebebasan individu untuk menghasilkan mata pencaharian selama hak itu tidak disalahgunakan. Walaupun demikian Islam telah menganugrahkan setiap individu hak untuk menikmati apapun kekayaan yang telah dihasilkannya dengan cara yang sah dan apapun kekayaan yang ia terima melalui warisan hukum Islam. Al-qur'an menyatakan:

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.
(QS. 2:188)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. 4:29)

Al-qur'an juga menyatakan:
“Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya Kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka yaitu sebagian dari apa yang telah Kami ciptakan dengan kekuasaan
Kami sendiri, lalu mereka menguasainya?” (QS. 36:71)

            Dalam ayat ini, Al-qur'an menyebutkan bahwa manusia adalah pemilik (owner). Tentu saja, manusia tidak memiliki segalanya secara absolut. Kepemilikan absolut adalah milik Allah saja. Untuk hal itu telah dinyatakan dalam tempat lain pada Al-qur'an bahwa Allah adalah pemilik (the owner) bumi dan langit. Oleh karena itu, hak manusia dalam kekayaan sebagai seorang yang diberi amanah (a trustee). Manusia hanya ‘kiper’ dan ‘custodian’ sebagai representatif (khalifah) Allah. Dia harus menikmati dan menggunakan kekayaan dibawah komando Allah.
            Banyak para ekonom Muslim telah menekankan posisi utama kepemilikan pribadi dan hak milik (private property and ownership). Posisi kedua itu didasarkan pada praktek para Muslim dahulu yang memiliki tanah pribadi dan bisnis pribadi. Banyak dari Muslim tersebut adalah petani dan pebisnis. Literatur hadist telah menjelaskan dalam bab bentuk bisnis dan pertanian yang diizinkan dan tidak diizinkan. Jadi, posisi fiqh berdasarkan interpretasi Al-qur'an dan al –Hadist. Tidak ada pertentangan antara fuqaha mengenai bolehnya perdagangan pribadi, pertanian, dan industri. Al-qur'an juga telah membolehkan perdagangan dan telah mendorong penghasilan dan eksploitasi sumber daya, telah mengizinkan transfer kekayaan melalui warisan dan yang lainnya yang mengindikasikan kebolehan private proverty dan ownership. Diantara yang mengambil posisi ini dijaman sekarang adalah Abul A’la Maududi dalam Masshytat al-Islam dan Sayyid Qutb dalam Social Justice in Islam. Mereka, bagaimanapun tidak menyangkal perlunya intervensi negara tetapi mereka ingin menjaga intervensi negara kepada keadaan minimum.
            Bagaimanapun, ada otoritas ahli yang menyangkal posisi sentral dari kepemilikan pribadi.  Abdul Qadir Audah mengatakan: “masyarakat melalui fungsinya sebagai pengatur dan penasehat (counselor) mempunyai otoritas untuk mengorganisasikan cara-cara dan arti penggunaan kekayaan. Seluruh kekayaan milik Allah, tetapi Allah telah membuat kekayaaan itu bagi kebaikan masyarakat”. Aturan dalam Islam adalah bahwa seluruh hak jatuh kepada Allah yang dipergunakan untuk kebaikan masyarakat dimana suatu otoritas duduk ditengah mereka dan bukan individu.
            Masyarakat melalui pengatur/pemimpin yang merepresentasikannya, dapat, ketika kepentingan publik, meminta, mencabut atau membatalkan kepentingan individu dari suatu benefit property, terbatas pada kondisi tertentu dimana si pemilik mendapatkan kompensasi sebagai ganti dari property-nya yang digunakan oleh publik.
            Islam mengizinkan kepemilikan tanpa batas, dan itu otoritas sosial, karena mereka sungguh ada untuk menjamin hak-hak Allah dan mengorganisasikan penggunaan kekayaan, dan dibatasi pada kepemilikan pribadi dari jenis khusus property, ketika itu diperlukan oleh kepentingan publik. Ini dapat dilakukan melalui pemimpinnya. Dan diaplikasikan pada pertanian atau kekayaan yang berasal dari kota (urban property).
            Tampaknya para pemikir Muslim secara berangsur-angsur mengambil posisi tengah dalam isu nasionalisasi. Hal ini karena dua alasan. Pertama, secara teori posisi hukum Islam mengizinkan fleksibilitas interpretasi dalam kasus ini karena Islam telah menekankan dalam satu sisi hak untuk berpenghasilan dan berprofesi (al-baqarah: 275) yang bersih pada private property (an-Nisa: 29) dan disisi lain telah menekankan pula keadilan sosial (an-Nahl: 90) hak-hak orang lain (Hasr: 7 dan Taubah: 103) dan distribusi maksimum kekayaan (Hasr: 7). Alasan kedua dari posisi tengah ini adalah diambil dari sarjana-sarjana Muslim yang telah melakukan nasionalisasi dalam enam tahun ini di dunia. Nasionalisasi telah berhasil membongkar atau menghilangkan kontrol feudalistic atas tanah yang diminta selalu melalui ketidakadilan dan cara-cara illegal.  Nasionalisasi telah membantu dalam penyelamatan hak-hak tenaga kerja, menghapuskan kemiskinan dan eksploitasi dalam beberapa tempat dan sektor. Disisi lain nasionalisasi telah menghasilkan ketidak-efisien-an (inefficiency), korupsi, rendahnya produkivitas, dan hilangnya kebebasan ekonomi dan sosial dalam banyak tempat sebagaimana yang tampak dalam beberapa studi pada pelajaran. Sebagai hasil yang didapatkan dari ekonom Muslim yang cenderung lebih mengambil pendekatan kehati-hatian dan membela nasionalisasi disaat itu sugguh-sunguh dibutuhkan bagi kebaikan publik.   
            Kalau melihat kembali melalui sejarah, maka kita akan menemukan dalam sejarah awal Islam, ada tiga jenis dari kepemilikan yaitu: pribadi (private), publik (communal) dan negara (state). Sumber-sumber alamiah seperti hutan, tambang, sumber air dan tanah Padang yang luas dimiliki oleh negara. Padang rumput, makam, dan lainnya yang dibutuhkan oleh komunitas lokal dimiliki oleh komunitas, bukan perorangan. Bagaimnapun, banyak tanah-tanah pertanian, rumah-rumah kecil, kekayaan sapi, dan lainnya dimiliki oleh perorangan. Buku-buku hadist yang penuh dengan pembahasan kepemilikan pribadi. Setiap buku hadist dan fiqh yang mempunyai Bab perdagangan, pertanian dan lain sebagainya dengan jelas menyatakan bahwa kepemilikan individu adalah bentuk standar dari kepemilikan dalam awal Islam. Tentu, fakta ini tidak dapat dikesampingkan begitu saja dalam beberapa penilaian faktual kepemilikan dalam sejarah awal Islam.
Dalam kaitan ini, sebuah peristiwa dalam awal sejarah Islam penting untuk dimengerti yaitu isu public vs. private ownership. Setelah penaklukan Syiria dan Irak terjadi perdebatan besar diantara para sahabat Nabi apakah tanah taklukan baru harus didistribusikan kepada para prajurit yang ketika itu ikut berperang atau justru menjadi hak milik negara. Zubair, Bilal bin Robbah, Abdur Rahman bin Auf, Salman al-Farisi dan beberapa yang lainnya meminta bahwa kekayaan yang telah ditaklukan harus didistribusikan kepada para prajurit. Disisi lain, Umar bin Khatab, Ali bin Abi Thalib, Muadz bin Jabbal, berpendapat bahwa tanah ini harus diserahkan kepada negara untuk menaikan pendapatan negara dan melindungi kepentingan kaum Muslimin dimasa depan. Setelah melalui 2-3 hari perdebatan panjang, akhirnya masalah ini dibawa ke Majelis Syuro yang memutuskan tanah tersebut harus menjadi milik negara dan sahabat pun menyetujui keputusan ini. Keputusan ini pun dimplementasikan. Tanah jajahan yang menjadi milik negara itu kemudian disewakan kepada pengelola tanah dimana dia membayar pajak tanah (Kharaz). Dana yang terus-menerus dari hasil sewa tersebut dibelanjakan pada mesin-mesin yang dibutuhkan negara dan untuk kesejahteraan rakyat. Jelas ini telah dibangun, diantara yang lainnya disaat ada sebuah pilihan menjadikan sebuah kekayaan negara atau dijadikan kepemilikan pribadi, atau justru kepentingan publik yang menjadi pertimbangan mendasar dari beberapa faktor penting ini. Hal inilah yang seharusnya dipertimbangkan dengan seksama yang dapat diaplikasikan dalam kasus-kasus serupa berdasarkan qiyas.
Dalam sejarah negara Islam sekarang seperti Iran dan Pakistan, perbankan, asuransi dan industri-industri utama telah dinasionalisasikan dengan dukungan Majlis Dewan Ulama setempat. Di Iran dan Banglades, pemerintah ‘dituntun’ oleh Ulama tinggi dalam melakukan nasionalisasi dan partai-partai Islam menghendaki hal yang sama. Kehendak ini secara terus-menerus diterima dalam menasionalisasi sektor-sektor penting dalam ekonomi dengan tujuan kepentingan dan maslahat bagi masyarakat banyak.
Hal itu dapat dipertimbangkan pada masa sekarang apakah nasionalisasi dapat menjadi salah satu instrumen kebijakan yang ada bagi sebuah pemerintahan Islam untuk mengalihkan konsentrasi kekayaan, ketidakadilan ekonomi dan dan secara sosial merusak distorsi ekonomi. Sebagiamana diketahui Islam telah mencela konsentrasi kekayaan dan menekankan keadilan. Hal ini pula yang menjadi fungsi nabi Muhammad untuk merubah ketidakadilan dan ketidakseimbangan sebagaimana dinyatakan dalam Al-Hadid ayat 25:

“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan”.

            Dan sekarang hal itu menjadi tugas Muslim, khususnya pemerintah agar mencapai martabat dalam perintah yang seimbang. Jika dalam beberapa situasi diberikan, keseimbangan telah didistorsi, maka hal ini perlu dipulihkan menjadi keseimbangan. Dengan nasionalisasi atau tanpa kompensasi dapat menjadi sebuah kebijakan instrumen yang berada ditangan pemerintah. Bagaimanapun, hal ini seharusnya dilakukan dengan persetujuan masyarakat sebagaimana diekspresikan melalui perwakilan dan ini seharusnya tidak dilaksanakan dengan keputusan sewenang-wenang.

Illegal Property (Kekayaan Bathil)

  Bukanlah menjadi kewajiban pemerintahan Islam untuk melindungi harta atau kekayaan yang dihasilkan melalui cara yang tidak sah, akan tetapi pemerintahan Islam akan mengambil alih kekayaan itu semata-mata karena harta itu dilarang oleh Islam. Seluruh harta illegal dalam Islam haram dan dilarang dan mengeliminasi yang haram dan yang mungkar adalah tanggungjawab yang prinsipil bagi pemerintahan Islam. Banyak sekali contoh dalam sejarah Islam dimana pemerintah menyita kekayaan illegal dan memperbaikinya serta mengembalikan kepada pemilik asal. Amirul Mukminin, Umar bin Khatab telah menyita bagian kekayaan para menteri dan gubernur yang mendapatkan kekayaan melalui penggunaan posisi/jabatan dikantornya. Diantaranya, setengah harta Amr bin al-Aas dan Saad bin Abi Waqas. (Abu Ubaid; Al Amwal).
            Umar bin Abdul Aziz setelah menerima kekuasaan, Beliau langsung memperbaiki dan mengembalikan tanah kepada pemiliknya dan kekayaan yang lainnya yang dahulu ditelah disita oleh Bani Umayyah dengan cara paksa dan tidak sah. Imam Abu Yusuf menulis:
“Guruku bercerita kepadaku bahwa Umar bin Abdul Aziz selalu berkeinginan untuk mengembalikan harta kepada pemiliknya yang diambil melalui cara yang tidak sah”. (Al-Kharaj Imam Abu Yusuf)

Oleh karena itu, salah satu tugas penting pemerintahan Islam harus menggganti kekayaan yang dibuat dengan illegal dan mengembalikannya ke pemiliknya atau menyimpannya pada Baitulmaal. Untuk tujuan inilah memeriksa seluruh ketidakteraturan yang ada diperlukan didirikannya lembaga Hisbah. (Almawardi; Ahkamul Sultania).
            Kita harus mendirikan seperti institusi itu didunia Muslim sekarang ini. Institusi yang dipimpin oleh orang yang mempunyai integritas tinggi. Tidak ada orang atau institusi yang luar biasa yang dapat memikul tanggungjawab ini. Tanggungjawab khusus dari organisasi ini akan ada untuk menjamin apakah atau siapakah yang mempunyai kekayaan yang dihasilkan melalui cara-cara yang legal dan sah. Kebebasan Islam akan pekerjaan dan mata pencaharian tidak berarti bahwa seseorang dapat menggunakannya dalam perdagangan binis yang merusak masyarakat. Hal ini tidak diizinkan dalam keadaaan apapun karena tidak sesuai dengan syari'ah Islam. Seluruh ini jatuh kepada kategori mungkar dan kejahatan yang oleh karenanya tugas pemerintah untuk menempatkan dan mengakhiri aktivitas-aktivitas ekonomi dimana Nabi bersabda: “Orang yang berpura-pura maka dia bukan pengikutku” (HR. Bukhari dan Muslim)
Sayyid Qutb mengatakan: “Islam secara keseluruhan telah melarang kecurangan dan penipuan dalam perdagangan dan bisnis”. (Sayyid Qutb: Islam and Sosial Security)
Sedang, Abul Ala al-Maududi mengatakan dalam bukunya Islam and Modern economic Theory: “ penting untuk melarang semua jenis bisnis yang menghancurkan dan merusak kepentingan masyarakat”.
            Ihtikar yang berarti penimbunan barang-barang dengan harapan akan membuat profit berlebih, telah dilarang oleh Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu, pemerintah Islam harus memeriksa penimbunan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dan untuk tujuan ini maka perlu adanya undang-undang yang berlaku. Tentu saja, sebuah hukum tidak dapat menciftakan rintangan dan penghalang dari melakukan bisnis yang normal. Oleh sebab itu, ihtikar dan ketentuannya mengenai kuantitas barang itu dan berapa lama disimpan harus dijelaskan dalam undang-undang agar memiliki kekuatan hukum. Contoh, ketika panen padi datang, maka para petani menaruh padinya dalam jumlah besar dan waktu yang cukup lama, dan ini dibolehkan. Akan tetapi ketika supply itu berkurang periode penyimpanan dan jumlah kuantitasnya boleh dikurangi oleh pemerintah.


Keuntungan yang Berlebihan (Profiteering)
      Para Fuqaha berpendapat tentang nilai-nilai Islam pada keuntungan yang sah harus memenuhi beberapa keadaan dasar:
a.       Profit yang sah harus didapatkan tanpa mempengaruhi operasi mekanisme pasar seperti kekuatan demand dan supply yang berjalan secara bebas. Profit yang sah adalah kondisi dimana perpindahan barang-barang yang keluar maupun yang masuk pasar tidak dipengaruhi secara tak wajar.
b.      Profit adalah apa yang pengusaha dapatkan setelah memberikan hak gaji/upah pada tenaga kerja yang bekerja diperusahaan, di ladang pertanian dan tempat kerja lainnya.
c.       Profit menjadi sah yang seharusnya mengambil pertimbangan daya beli (purchasing power) pembeli. Inilah apa yang didapatkan pengusaha setelah menjual barang-barangnya dengan harga yang wajar.

Ketika profit memenuhi kriteria diatas, mungkin diistilahkan menjadi profit yang adil oleh karena itu pemerintah harus mengambil tindakan keras pada pengusaha-pengusaha dan pemilik industri yang ingin mempengaruhi market demand and supply dalam sebuah cara yang tidak normal, tidak menunaikan hak-hak pekerja dan ingin membuat keuntungan yang berlebihan (excessive profit) dengan mengeksploitasi pembeli. Tindakan ini bisa saja dengan cara dan jalan yang berbeda. Untuk itu, pemerintah juga harus memformulasikan hukum-hukum untuk melindungi hak-hak yang adil pada pekerja dan harus memaksa pemilik bisnis untuk mentaati hukum tersebut. Untuk menjadikan harga turun, pemerintah seharusnya mengambil tindakan aturan-aturan dan regulasi ekonomi normal. Jika tidak mungkin meningkatkan produksi lokal, maka langkah yang seharusnya diambil untuk menigkatkan supply dengan megimpor lebih dari luar negeri.

Kontrol Harga
 Jika langkah-langkah tadi tidak bekerja, pemerintah akan harus mengambil langkah selanjutnya, mengontrol harga. Tugas pemerintah yang fundamental ini untuk mengakhiri dan menghilangkan penderitaan dan penindasan masyarakat. Tugas ini dilaksanakan dalam keadaan normal seperti sistem ekonomi yang     bebas tanpa ada batasan selama tidak menindas pihak lain. Tetapi jika para pedagang menaikan harga komoditas secara illegal dan jika tindakannya itu membuat penderitaan yang tak dapat ditahan oleh masyarakat maka harga barang-barang itu harus ditetapkan harganya. Pandangan ini telah didukung oleh sejumlah fuqaha:

“Negara mempunyai kekuasaan yang dibutuhkan secara sah untuk menetapkan harga barang-barang dalam keadaaan tertentu dan dasar otoritas legal negara ini adalah prinsip yang fundamental yaitu penting untuk menghapuskan penderitaan orang.”(Ibn Nadim Hanafi: Al-Isba wa An-Nadzir)

Imam Ibnu Taimiyyah dalam bukunya Al-Hisba fil Islam telah mendiskusikan dengan terperinci dalam keadaan apa harga itu dapat ditetapkan.

“Jika harga tidak ditetapkan pada sebuah tingkat yang beralasan untuk memenuhi kebutuhan publik dengan operasi prinsip pasar yang normal, maka harga harus ditetapkan demi kesejahtaraan masyarakat dengan prinsip keadilan, tidak lebih dari itu.”

Dalam bukunya yang terkenal, Hudaya, telah dinyatakan, “pemerintah tidak boleh menetapkan harga tetap”. Nabi Muhammad saw bersabda, “Janganlah kamu menetapkan harga, hanya bagi Allah saja menetapkan harga. Dialah yang menaikkan dan menurunkan harga dan memberikan penghidupan.” Oleh karena itu, hadist ini memberikan tanggungjawab pembeli dan penjual untuk menentukan harga pasar. Pemerintah seharusnya tidak intervensi dalam masalah ini. Akan tetapi, hal ini dapat dilakukan hanya untuk menghilangkan dan mengakhiri penderitaan masyarakat.
            Apa makna Allah menetapkan harga? Ini berarti bahwa harga ditetapkan berdasarkan operasi kekuatan pasar. Mengomentari hal tersebut Ibnu Taimiyyah mengatakan:

“Siapa yang menginterpretasikan perkataan Nabi yang terfokus pada penetapan harga, bahwa penetapan itu dilarang dalam semua keadaan, maka penafsiran seperti itu salah (dalam semua keadaan), hal ini tidak umum, akan tetapi ada kondisi khusus. Dalam hadist ini, tidak dikatakan bahwa seseorang yang menolak untuk menjual barang-barangnya yang ia batasi atau menolak untuk melakukan sesuatu yang seharusnya ia lakukan atau ia meminta harga yang lebih diatas harga normal (diizinkan).”  (Al- Hisba fil Islam)
Teks hadist Nabi tersebut yang dimaksud adalah:

“Seseorang meminta Nabi untuk menetapkan harga. Nabi menjawab, “Allah menentukan harga. Dialah yang menaikkan dan menurunkan harga dan memberikan penghidupan (padamu). Saya ingin kembali kepada-Nya dalam keadaan tidak ada hak seseorang karena hak (tindakan) saya”. (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

Shah Waliyullah dalam masalah ini berkomentar, “saya ingin mengatakan bahwa menegakkan seperti keadilan yang tidak seorangpun yang lebih dekat atau sama dekat dengan keadilan seratus persen dan hal itu sulit. Untuk itulah Nabi Muhammad saw sangat berhati-hati agar para pembuat kebijakan tidak kembali pada prinsip penetapan harga dengan aturan yang umum. Tetapi, jika ada penindasan terbuka atau jelas yang dilakukan komunitas pengusaha, maka dalam hal ini boleh untuk menetapkan harga. (Shah Waliyullah: Hujjatullahil Baliga)

Monopoli dan Kartel
             Sekarang ini, banyak industri-industri yang membentuk kartel dan industri yang menjadi monopoli, dengan cara demikian eksploitasi masyarakat pun terjadi. Ketika produsen mempunyai kontrol penuh terhadap produknya, maka ini disebut monopoli. Situasi monopoli mungkin juga muncul jika hanya ada beberapa orang mempunyai kontrol atas produknya. Ketika produsen mengorganisasikan dalam sebuah asosiasi untuk mengontrol produksi, harga, dan pasar, maka keadaan ini disebut kartel.
            Memang ada beberapa keuntungan dari sebuah pembentukan kartel, namun secara umum kartel digunakan untuk mengeksploitasi pembeli dan masyarakat. Dengan mengurangi produksi maka otomatis harga akan naik dengan cara yang tak normal. Banyak sekali waktu dimana orang-orang harus membeli barang-barang dengan harga tinggi dimana harga itu tidak ada hubungannya dengan biaya produksi. Ini jelas adalah sebuah penindasan, dan tidak ada keraguan tentang ini. Lain lagi monopoli yang terjadi, tidak ada lagi pertanyaan menyeruak mengenai kenaikan harga yang tak normal dan eksploitasi masyarakat dalam sektor publik. Untuk itu, hukum perusahaan harus diberlakukan untuk mengontrol seluruh monopoli dan kartel dengan pengecualian monopoli dalan bidang sektor publik dan jika diperlukan keberadaan hukum-hukum harus dipertegas dan diperkuat. Pada waktu yang sama, perdagangan-perdagangan illegal seperti pemalsuan barang-barang harus dihentikan.

Hukum Pengendalian (The law of Hijr)
             Jika para pengusaha dan kalangan industri tidak mengikuti aturan dan regulasi yang telah ditetapkan, maka pemerintah dapat mengambil tindakan atas penyitaan kekayaan mereka sementara. Dalam terminology Islam, tindakan ini disebut Hijr. Menurut syariah Islam Hijr berarti mengendalikan seseorang dari penyalahgunaan harta kekayaannya. (Ibn Kudama: Al-Mughni). Hukum hijr telah diterapkan sesuai dengan keterangan dibawah ini:

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. (QS. 4:5)

Dari ayat ini, masyarakat telah diberi hak untuk mengambil alih kepemilikan kekayaan dari orang yang bodoh (foolish) dan orang yang belum baligh. Dan tentu pemerintah akan melaksanakan hal ini atas nama masyarakat. Dalam kacamata hukum Islam, tidak hanya terbelakang secara mental dan segelintir orang yang dianggap lemah dalam memahami sesuatu, orang-orang yang menyalahgunakan kekayaan atau menggunakannya dengan tidak etis dan tak bermoral dan tindakan-tindakan kriminal dimana perbuatan mereka dianggap perbuatan bodoh (safih).  Dalam keadaan seperti ini, pemerintah dapat mengambil alih perusahaan, bisnis atau property lain dari pemiliknya untuk waktu yang terbatas dibawah kendali pemerintah. Tentu saja, periode kendali (al hijr) itu ditentukan oleh persidangan. Sesuai dengan instruksi Al-qur'an, selama masa hijr pemerintah dibatasi untuk memberikan perawatan yang cukup dari harta hijr tersebut. Untuk kepentingan yang memiliki, pemerintah akan membuat rencana menjalankan industri atau bisnis. Tentu saja, pemilik tidak akan mampu menggambarkan jumlah selama masa hijr. Rencana ini akan memaksa pengusaha dan pemilik industri untuk berhati-hati dan akan memperbaiki atmosfir moral dan etika dalam berbisnis. Demi tujuan itulah pemerintah harus membingkai sebuah hukum yang modern berkaitan dengan prinsip al-hijr, tanpa hukum atau undang-undang hijr tidak akan dapat dilaksanakan.

Hak-Hak Pekerja

             Salah satu tanggungjawab utama pemerintahan Islam adalah menjamin hukum hak-hak para pekerja dan mengambil langkah-langkah yang tepat berkaitan dengan ini. Untuk alasan yang berbeda, ini bisa menjadi perhatian yang utama bagi pemerintah. Bagian terbesar dari masyarakat adalah bertani, berindustri dan organisasi-organisasi bisnis sebagai pekerja dan karyawan. Satu sisi, tidak ada cara untuk mengabaikan kepentingan kekuatan kerja masyarkat. Disisi lain, jika pemilik mempermainkan hak-hak para pekerja atau tidak membayar upah yang cukup, maka akan ada skala kekacauan dan chaos yang luas dalam masyarakat. Dengan demikian, tanggungjawab pemerintah mengatasi agar tidak ada situasi chaos yang berkembang dalam masyarakat.
            Para pekerja, prinsip fundamental Islam yang mana mereka dianggap seperti saudara dan mereka seharusnya diberikan kenyamanan seperti saudara. Sungguh tindakan tidak baik dan dibenci dalam Islam jika mempekerjakan seseorang tanpa mendapatkan gaji yang tetap. Dan pemerintah harus menjamin para pekerja mendapatkan upah yang memadai. Dalam hubungan ini, menjadi perlu untuk menyebutkan bahwa tenaga kerja tidak dapat dibandingkan dengan komoditas lainnya. Dan itu tidak dapat dibenarkan untuk menetapkan upah tetap dengan basis harga pasar saja.
            Dimana komoditas lain dapat dpisahkan dari pemiliknya, kapasitas tenaga kerja tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Labor tidak dapat memisahkan kemampuannya untuk bekerja dari tubuhnya, kemudian menjual dan kemudian melakukan kerja yang lain. Disisi lain, setiap pekerja mempunyai perasaan, emosi, dan persepsi dimana komoditas lain tak memilikinya. Berkaitan dengan para pekerja, hal yang utama adalah utilisasi (penggunaan) dari manusia yang menyeluruh tidak hanya tenaga kerjanya. Oleh karena itu, labor tidak dapat dijual dan dibeli seperti komoditas dan peralatan. Bahwa kebutuhan kemanusia dan derajatnya tidak dapat diabaikan. Dia harus dibayar dengan adil dan upah yang cukup.
            Oleh karena itu, pemerintah harus menetapkan upah minimum yang selaras dengan norma dan prinsip, dimana para pengusaha dan pemilik perusahaan harus mematuhinya. Untuk alasan inilah, pemerintah dapat menetapkan komposisi upah yang permanen karena tidak dimungkinkan pengusaha dan pemilki industri menentukan upah yang tepat setelah mempertimbangkan harga pasar. Komisi upah akan tetap konstan menjaga pasar dan harganya dan menyesuaikan upah dari waktu ke waktu.
            Sekali lagi pemerintah harus memasukan hukum-hukum yang membawa kemaslahatan lain sesuai dengan keadaan sekarang. Tenaga kerja harus mempunyai hak untuk membentuk serikat kerja dan hukum itu seharusnya menjamin rumah, kesehatan, bonus dan fasilitas lain.
            Pemerintah Islam, oleh karena itu, harus mengeluarkan seluruh usahanya untuk mengembangkan ekonomi sebagai sebuah keseluruhan dan demi tujuan ini teknologi modern, organisasi, perencanaan harus digunakan. Tetapi itu merupakan tujuan jangka panjang pemerintah Islam. Sisi demi sisi, setiap negara Muslim harus mengambil ukuran untuk mencegah pengeksploitasian dan penindasan para pekerja.

Menghilangkan Penindasan 

             Komunitas tenaga kerja sekarang ini telah ditindas dan dieksploitasi dibeberapa negara berbeda dalam cara dan tempat. Pertama semua dari kita membiarkan masalah-masalah industri para pekerja. Sampai hari ini industri tenaga kerja sangat kurang dan lemah dalam mengamankan kerja. Mereka melepaskan pekerjaannya demi alasan-alasan yang kecil atau demi partisipasi aktivitas perdagangan gabungan. Hukum yang yang menintikberatkan keamanan pekerjaan harus diperkuat undang-undang tenaga kerja dan harus diperluas. Hukum juga harus mengukur para pemilik yang tidak memberhentikan para pekerja dengan mudah memutuskan hubungan kerja. PHK tidak diizinkan tanpa alasan yang pantas dalam beberapa keadaaan sehingga menghasilkan produksi yang rendah. Serikat pekerja harus mempunyai hak untuk mengajukan masalah tenaga kerja dan PHK kepengadilan dan hukum harus berisi ketentuan-ketentuan supaya kasus dan masalah yang menimpa pekerja dapat dibereskan dengan cepat. Demikian juga hukum seharusnya mempunyai ketentuan agar pemilik perusahaan tidak mencabut komunitas tenaga kerja dari bonus ketika perusahaan mendapatkan profit. Karena pembayaran bonus didapat melalui profit, maka hukum juga harus menetapkan para pemilik tidak dapat menyalahgunakan atau memanifulasi kerugian dengan manifulasi akuntansi.  Beberapa waktu, para pemilik ini menaikkan pengeluaran industri dengan mengambil bagian upah/gaji pegawai yang berlebih dan menunjukan kerugian dengan menghilangkan bonus yang seharusnya didapatkan pekerja. Dalam cara ini, tempat eksploitasi para pekerja harus ditutup karena Allah tidak membenci segala penindasan dan orang yang menindas. Pada beberapa negara Muslim seperti Banglades para petani dieksploitasi dalam berbagai hal. Kesalahannya mungkin pemerintah Islam tidak menetapkan upah minimum para petani tersebut. Dan ini berarti pemerintah belum membuat undang-undang yang menetapkan hal itu, karena tanpa bantuan undang-undang maka situasi ini tidak dapat diperbaiki. Upah harus ditetapkan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jika upah naik secara tidak normal ditetapkan, mungkin para petani tidak akan mendapatkan pekerjaan apapun. Dan situasi akan lebih memburuk. Untuk itulah upah yang permanen diperlukan akan tetapi tetap mengacu kepada kondisi dan perubahan yang terjadi dari waktu-waktu.

Menghapuskan Kemiskinan

             Ini adalah salah satu tanggungjawab utama pemerintah Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat karena Nabi saw bersabda; “Kemiskinan itu lebih dekat kepada kekufuran”.
            Tidak diraguan lagi kemiskinan merupakan salah satu alasan utama dimana pesan fundamental Islam untuk menghancurkannya. Kemiskinan adalah masalah yang serius yang tidak mengenal waktu maupun ideologi. Oleh sebab itu, kemiskinan harus dihilangkan dari dunia Muslim. Dengan demikian pemerintahan Islam harus mengeluarkan seluruh usahanya untuk menyelesaikan permasalahan nomor satu ini.
         Tenaga kerja yang menganggur harus dimanfaatkan. Untuk itu, seluruh solusi pemecahan pengangguran dikembangkan lebih lanjut. Pemerintah harus mendapatkan penuh pemanfaatan inisiatif ekonomi baik publik maupun swasta. Peran pemerintahan Islam dalam perkembangan ekonomi seharusnya lebih baik dari pemerintahan lainnya.
            Langkah-langkah harus diambil untuk merehabilitasi para duafa, orang cacat, anak-anak dan janda yang tidak dapat bekerja. Untuk itu pemerintahan harus mendirikan lembaga zakat.

Pengumpulan Zakat
             Menegakkan zakat merupakan tanggungjawab sekaligus kewajiban bagi pemerintah Islam. Bukti yang jelas bahwa zakat harus dikumpulkan oleh negara, adalah surat al-Baqarah ayat 60 dimana Al-qur'an telah menjelaskan porsi-porsi dari hasil zakat yang harus dibagikan oleh amilin:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para Muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekaan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. 9:60)

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. 9:103)

Undang-undang zakat sekarang ini yang baru menerapkan adalah Pakistan, Banglades dan beberapa negara lain. Dengan begitu, telah memiliki fasilitas hukum yang baik.
            Tanggungjawab pemerintah Islam pada waktu sekarang ini adalah mengenalkan kembali sistem ekonomi tanpa bunga (interest) dan ini juga merupakan salah satu tujuan fundamental Islam. Bunga yang secara keseluruhan telah dihapus pada masa ke-Khalifah-an baik masa Nabi saw maupun masa Khalifah ar-Rasyidin, dan ekonomi yang paling kuat pada masa Khalifah Abasiyyah antara abad ke-8 sampai abad ke-12 yang berjalan tanpa adanya bunga. Dan sekarang beruntunglah Bank Islam dan Lembaga Keuangan Islam telah dapat berdiri dengan sukses dalam jumlah besar. Tentu hal ini diharapkan institusi-institusi seperti ini terus tumbuh dan berkembang.
            Prinsip tanggungjawab pemerintahan Islam telah dijelaskan dalam tulisan ini. Pemerintahan Islam mempunyai tanggungjawab lain seperti tanggungjawab ekonomi dan sosial yangsesuai dengan hukum dan nilai Islam.

2 comments:

UII OFFICIAL said...

Terimakasih Infonya
sangat bermanfaat..
Perkenalkan saya mahasiswa Fakultas Ekonomi di UII Yogyakarta
:)
twitter : @profiluii

Khoerudin Gani said...

Sama-sama...
Salam kenal juga... :)

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Terima kasih atas kunjungannya!... Powered by Blogger.